logo

Written by Tim Website PAJB. Hits: 394

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka tertib administrasi, tertib anggaran dan pengendalian/pengawasan, kegiatan pengadaan barang/jasa perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pada setiap awal tahun anggaran berdasarkan DIPA/POK, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen menyusun Rencana Kegiatan/Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
  2. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran atau pejabat yang terkait pengeluaran anggaran belanja Negara, dalam menyelenggarakan kegiatan yang berakibat terhadap pengeluaran Negara harus didasarkan atas Rencana Kerja dan memperhatikan pagu alokasi dan Mata Anggaran/Akun yang telah ditetapkan dalam DIPA/POK Tahun Anggaran berkenaan.
  3. Pagu alokasi anggaran merupakan batas tertinggi pengeluaran yang tidak boleh dilampaui. Jika alokasi dana untuk kegiatan, pengadaan barang/jasa belum tersedia atau tidak mencukupi, namun kegiatan atau pengadaan barang/jasa tersebut sangat diperlukan agar ditempuh revisi DIPA/POK dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
  4. Untuk menghindari terlampauinya pagu lokasi anggaran, Bagian Keuangan/Pejabat Penerbit SPM atau Bendahara Pengeluaran agar membuat kartu pengawasan pagu seperti kartu pengawasan realisasi, kartu pengawasan kontrak dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia (aplikasi SPM) atau secara manual.
  5. Untuk tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, setiap hasil pengadaan barang/jasa agar ditatausahakan dengan baik. Untuk Belanja Modal dicatat dalam Kartu Inventaris Barang/SIMAK-BMN, sedangkan barang habis pakai seperti ATK, Cetakan atau Obat-obatan dan sebagainya yang penggunaannya agar dilakukan secara bertahan/sesuai keperluan, serta ditatausahakan dengan baik sehingga dapat diketahui sisa dan stok barang secara periodic (stok opname).  Stock opname diperlukan sebagai dasar pertimbangan KPA untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
  6. Setiap akhir tahun anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan dan melakukan serah terima kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas aset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya yang telah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran.

Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan sekaligus mencabut semua peraturan sebelumnya.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengeluarkan 13 aturan turunan untuk pelaksanaan Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan pedoman dan petunjuk teknis bagi pelaku pengadaan di lingkup kementerian/lembaga/perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tiga Belas aturan pelaksanaan tersebut meliputi:

No

Aturan Turunan

Nomor

1.

Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2018

2.

Pedoman Swakelola

Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2018

3.

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018

4.

Pedoman Pelaksanaan Tender Seleksi Internasional

Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2018

5.

Katalog Elektronik

Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2018

6.

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2018

7.

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Peraturan Lembaga Nomor 13 Tahun 2018

8.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Lembaga Nomor 14 Tahun 2018

9.

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Lembaga Nomor 15 Tahun 2018

10.

Agen Pengadaan

Peraturan Lembaga Nomor 16 Tahun 2018

11.

Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Nomor 17 Tahun 2018

12.

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018

13.

Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2018

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah per 1 Juli harus mengikuti aturan Perpres 16/2018.  Perpres ini menggantikan  Perpes 54/2010 dengan konsep dan struktur yang lebih ringkas serta menyesuaikan dengan praktik terkini dunia internasional.  Aturan ini diharapkan mampu meningkatkan penyerapan anggaran, mengurangi hambatan dalam proses pengadaan serta meningkatkan kualitas hasil pengadaan barang/jasa pemerintah.

Alamat dan kontak terkait Pengadaan Barang/Jasa di Pengadilan Agama Jakarta Barat

Surat terkait proses pengadaan Barang/Jasa dapat ditujukan ke :

Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat

Jln. Pesanggrahan Raya No. 32, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, 11610

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telepon : (021) 58352092

Fax : (021) 58352093

Mekanisme Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

Presentation1

 

Mekanisme Keberatan dan Pengaduan atas Hasil Pengadaan Barang/Jasa

Sanggahan :

 

Pihak yang menyampaikan

Peserta Pelelangan yang menyampaikan penawaran.

Pihak yang menerima

ULP/Panitia

Materi Sanggahan

1.    Penyimpangan Prosedur,

2.    Rekayasa tertentu, dan

3.    Penyalahgunaan wewenang

Pihak yang menerima tembusan

PPK, PA/KPA, dan APIP

Jangka Waktu

Pelelangan/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung 3 hari setelah pengumuman pemenang

Pelelangan/Seleksi Umum 5 hari setelah pengumuman pemenang

Tindak Lanjut

Jika sanggahan benar, lelang dinyatakan gagal oleh ULP

 

informasi barang dan jasa

pengadaan barang dan jasa

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun 2019

Hubungi Kami

Pengadilan  Agama Jakarta Barat

Jl. Pesanggrahan Raya No. 32 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat

Telp    : (021) 58352092

Fax    : (021) 58352093

Web : www.pa-jakartabarat.go.id

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.